Pilkada di Masa Pandemi, Langgar Protokol Bakal Kena Sanksi

  • Bagikan

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, sanksi pelanggaran protokol akan dibuat berbeda. Jika yang melanggar penyelenggara, sanksi yang dikenakan berupa pelanggaran etik ataupun pelanggaran administrasi.

Jika yang melanggar peserta, tim sukses, atau masyarakat umum, sanksi yang dikenakan adalah larangan mengikuti tahapaan. Misalnya pada tahapan kampanye. Jika tidak menerapkan protokol kesehatan, yang bersangkutan dilarang masuk area.

Bawaslu juga sedang mematangkan peraturan tentang pengawasan di masa pandemi. Draf akan diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM Senin pekan depan. ”Draf sudah siap. Tapi, dengan terbitnya PKPU yang baru, kita cermati lagi,” ungkapnya.

Terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali melanjutkan safari peninjauan persiapan pilkada kemarin. Setelah mengunjungi Sumatera Utara (Sumut), kali ini giliran Sulawesi Selatan (Sulsel). Sama halnya dengan di Sumut, di Sulsel Mendagri menagih pencairan anggaran pilkada yang bersumber dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Pasalnya, meski ada daerah yang telah menyelesaikan pencairan seperti Kabupaten Gowa, jumlahnya belum banyak.

”Ada beberapa yang anggaran keamanannya, KPU/Bawaslunya, masih 40:40, seperti di Selayang. Di Luwu Utara, anggaran untuk Bawaslu masih di bawah 40 persen,” ujarnya mencontohkan situasi di Sulsel. Pihaknya kembali meminta pencairan NPHD bisa diselesaikan paling lambat 15 Juli. (JPC)

  • Bagikan