Honorer K2 Kaitkan Kemarahan Jokowi pada Menteri dengan Perpress Gaji, Ini Alasannya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memerintahkan agar kementerian dan lembaga bisa mengelontorkan aggaran belanjanya di saat pandemi virus Korona atau Covid-19 ini. (Youtube Seskab)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Koordinator Daerah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Kabupaten Bondowoso, Jufri mengatakan, saat ini mereka butuh peraturan sesuai dengan pesan Presiden Joko Widodo saat memarahi para menterinya.

"Presiden Jokowi bilang kalau butuh peraturan, akan saya buatkan asal untuk rakyat. Asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya," kata Jufri mengutip pidato Jokowi yang viral.

Jufri melanjutkan, honorer K2 yang dinyatakan lulus PPPK pada April 2019 sampai saat ini masih menunggu sebuah peraturan berupa Perpres tentang Gaji dan Tunjangan. Hanya dengan Perpres tersebut proses pembuatan NIP dan SK akan berjalan.

Jufri mencontohkan kasus di Bondowoso. Dia prihatin, ada honorer K2 yang dinyatakan lulus PPPK yang pada 2021 akan memasuki umur 60 tahun. "Rekan saya ini lahir pada 23 November 1961. Artinya dia akan pensiun tahun 2021. Sedangkan peraturan yang ditunggu belum terbit. Saya yakin banyak kasus seperti itu yang terjadi di daerah secara nasional. Itu sebabnya segera turunkan regulasi Perpres sebelum 2021," ucapnya.

Dia juga menyentil revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sekarang sedang berjalan dan menunggu Surat Presiden untuk pembahasan tingkat pertama. Ada pengalaman yang menyakitkan bagi para honorer terkait proses revisi UU ASN pada 2019. Pemerintah tidak membuatkan daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai salah satu syarat disahkan revisi UU ASN menjadi sebuah undang-undang.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah umar


Comment

Loading...