Terseret Skandal Jiwasraya, Ketua MPR Dorong Pemerintah Bubarkan OJK

ILUSTRASI. (int)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyebut, lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukannya berperan sebagai pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat, justru menjadi duri dalam sekam.

Ia menilai, apa yang terjadi dengan nasabah Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Oleh karenanya, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mendukung apabila DPR RI bersama pemerintah membubarkan OJK, baik melalui Perppu ataupun perangkat kebijakan lainnya. Fungsi pengawasan dan hal lainnya yang melekat di OJK bisa dikembalikan kepada Bank Indonesia.

"Skandal Jiwasraya hanyalah bagian kecil dari sengkarut yang menimpa OJK. Alih-alih menjadi pengawas yang kredibel dalam menjaga uang masyarakat yang berada di perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, OJK malah menjadi duri dalam sekam," ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia itu, melalui keterangan pers, Minggu (12/7/2020).

Bamsoet meminta DPR RI dan pemerintah tak perlu ragu membubarkan OJK yang notabene dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Lebih baik mengoreksi dibanding membiarkan kesalahan berlarut dan akhinya rakyat yang menjadi korban.

Politisi Golkar itu menjelaskan, pembentukan OJK tak lepas dari rekomendasi IMF yang mengambil contoh Financial Service Authority (FSA) di Inggris. Kenyataannya, FSA justru gagal menjalankan tugasnya dan mengakibatkan Inggris terpuruk krisis finasial global pada 2008. Pada tahun 2013, Inggris membubarkan lembaga OJK mereka (Financial Service Authority).

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam


Comment

Loading...