ISJN Minta DPR Kembali Bahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Ilustrasi kekerasan seksual-- jawa pos

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR-- Melalui rapat koordinasi Badan Legislasi dengan para pimpinan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, mencabut Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Banyak yang beranggapan, keputusan DPR mengecewakan banyak pihak terutama para korban kekerasan seksual dan para penyintas kekerasan seksual.

Anggota Indonesian Social Justice Network (ISJN), Andi Ahmad Yani menilai, keputusan DPR RI telah gagal meletakkan program perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai prioritas seperti yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024.

"Sebagai representasi politik rakyat, seharusnya DPR bisa memahami upaya penghapusan kekerasan seksual melalui RUU ini sangat dibutuhkan, dan telah ditunggu sejak lama," ucapnya.

Menurutnya, keputusan DPR mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas bertentangan dengan prinsip kewajiban negara untuk memberikan dan menjamin perlindungan warga negara dari ancaman kekerasan seksual.

"DPR jelas-jelas menolak memahami dan tidak mempertimbangkan bahwa kekerasan seksual dengan segala akibatnya adalah persoalan sangat serius," bebernya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan dengan mengabaikan RUU, maka potensi pembiaran pelaku kekerasan seksual dari satu generasi ke generasi selanjutnya, tidak akan terhenti.

"Kami minta DPR RI memastikan agar pembahasan dan pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual tetap dijalankan karena itu merupakan kewajiban negara untuk memastikan bahwa negara bertanggungjawab dalam menjamin warga negara untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual," ungkap Ahmad Yani.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad


Comment

Loading...