500 Lebih PPDP Kota Makassar Reaktif, Bawaslu Minta Solusi ke KPU RI

ILUSTRASI. (int)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Pemilihan Kepala Daerah yang akan digelar pada Desember mendatang tampaknya masih mengalami kendala.

Misalnya, terdapat beberapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dinyatakan reaktif atau justru, memilih mundur dari posisi tersebut.

Sebelumnya, berdasarkan surat edaran KPU RI yang menyatakan, petugas PPDP harus melaksanakan rapid tes dan yang rektif harus diganti.

"Di beberapa kabupaten kota, petugas PPDP yang akan melakukan Coklit ada yang mundur dan mesti mundur karena saat dilakukan rapid tes terbukti reaktif," ucap Komisioner Bawaslu Sulsel, Syaiful Jihad, pada Selasa (14/7/2020).

"Sampai kemarin, khusus Makassar, sesuai laporan yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Makassar, ada 500 lebih PPDP yang dinyatakan reaktif. Ada 400 lebih yang mundur karena tidak mau rapid tes. Ini di Makassar, bagaimana daerah lain?," lanjutnya.

Ia membeberkan, KPU Makassar harus mengganti petugas PPDP baru dan bebas Covid 19 kurang lebih 1000 orang. Sementara jadwal Coklit mulai diberlakukan besok, pada Jumat (15/7/2020).

Selain itu, Syaiful juga menjelaskan, kendala berupa bencana alam pun, mesti diperhitungkan.

"Kasus banjir bandang yang melanda Lutra, tentu juga akan sangat berpengaruh pada agenda pelaksanaan Coklit, yang jadwalnya mulai besok," ungkap Syaiful.

Sementara itu, kendala jaringan juga menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Pasalnya dari data yang dikumpulkan Bawaslu, tercatat dari 284 kabupaten kota yang melaksanakan pemilih dengan 3.935 kecamatan, terdapat 541 kecamatan yang terkendala jaringan.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam


Comment

Loading...