Kepengurusan Sri Untari Bisowarno di Dekopin Dinilai Ilegal, Muslim Jaya: Munas di Makassar Sah Secara Konstitusi

Jajaran Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) menggelar silaturahim dengan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki. Pertemuan juga membahas sejumlah isu dan agenda strategis terkait dunia koperasi.

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kepengurusan Sri Untari Bisowarno di Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) pusat dinyatakan ilegal. Pengurusan Dekopin yang sah diketuai Nurdin Halid untuk masa bakti 2019-2024.

Nurdin terpilih dalam Musawarah Nasional (Munas) Dekopin pada 11-14 November 2019 di Makassar. Munas dipilih oleh 471 dari 552 pemilik suara pengurus wilayah dan daerah Dekopin.

Pernyataan kepengurusan Sri Utama sebagai ilegal diutarakan Kuasa Hukum Dekopin Muslim Jaya Butarbutar, SH, MH. Ia merujuk pada Surat Keputusan (SK) Dekopin bernomor 24/Dekopin/U/I/2020 tertanggal 21 Januari 2020 perihal permohonan audiensi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencantumkan identitas Sri Untari Bisowarno sebagai ketua umum.

Muslim menyebut surat keputusan itu tidak sah dan pengurusnya ilegal. Atas surat keputusan tersebut, dia menyatakan melaporkan Sri Untari Bisowarno ke Polda Metro Jaya, Jumat 10 Juli 2020 dengan pengaduan dugaan tindak pidana pasal 263 KUHP tentang pembuatan surat palsu juncto Pasal 14 ayat 2 UU No 1 Tahun 1946.

“Selain SK tertanggal 21 Januari 2020, Sri Untari juga diduga mengirim SK No 23/Dekopin/U/I/2020 tertanggal 4 Februari 2020 tentang permohonan tidak menerbitkan Keppres perubahan AD Dekopin baru kepada Presiden Jokowi dan surat-surat lainnya yang mencantumkan nama Ibu Sri Untari sebagai Ketua Umum Dekopin secara tidak sah dan ilegal,” tuturnya.

Komentar

Loading...