Mahfud ,Galau ,Pembentukan, Tim Pemburu Koruptor
FAJAR.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terlihat berfikir ulang terkait rencana pembentukan kembali Tim Pemburu Koruptor. Kegalauan ini muncul usai wacana tersebut menuai kritik dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango.
Mahfud mengatakan, saat ini tengah mempertimbangkan secara matang pembentukam tim ini. Keputusan akhir akan dilihat berdasarkan hasil analisa efektifitas yang bisa diberikan oleh tim tersebut nantinya.
“Saya juga sedang mempelajari dan menimbang sungguh-sungguh untuk menghidupkan lagi Tim Pemburu Koruptor itu. Akan diperpanjang atau tidak, tergantung hasil analisis atas efektifitasnya,” kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (14/7).
Pernyataan itu berlawanan dengan pernyataan sebelumnya yang dikeluarkan Mahfud. Siang tadi, dia menyebut pembentukan tim pemburu koruptor akan terus berjalan, setelah Inpres sudah berada di atas meja kerjanya.
“Sekarang Inpres tentang tim pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu sudah ada di tangan Kemenko Polhukam. Sehingga secepatnya nanti akan segera dibentuk tim itu,” ucap Mahfud.
Mahfud menyebut, membuat tim pemburu koruptor tidak bisa begitu saja langsung dibentuk. Meskipun saat ini Inpres sebagai dasar hukumnya sudah dikantongi. Izin prakarsa Inpres untuk tim ini telah dikeluarkan Mensesneg dengan Nomor B-30/M.Sesneg/D-1/HK.05.00/01/2020. “Tapi Inpres harus dibahas lintas lembaga dulu untuk dihitung manfaat dan efektifitasnya,” ucapnya.
Di sisi lain, mantan Ketua Mahakamah Konstitusi itu sepakat dengan Nawawi agar pembuatan Inpres harus mempertimbangkan efektivitas tim pemburu koruptor pada masa lalu.
“Tanpa harus menunggu Tim Pemburu, sebaiknya institusi-institusi resmi yang ada terus bekerja memburu koruptor dan menyelamatkan aset negara yang dirampok dengan cara korupsi,” pungkas Mahfud.
Sebelumnya, KPK menilai bahwa wacana kembali pembentukan Tim Pemburu Koruptor (TPK) perlu dipertimbangkan. TPK yang sebelumnya pernah dibentuk, saat ini dinilai belum dibutuhkan.
“Rasanya perlu dipertimbangkan lagi dengan matang. Dalam kondisi negeri yang seperti saat sekarang ini, menjadi kontraproduktif untuk melahirkan lagi tim-tim baru,” kata Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dikonfirmasi, Selasa (14/7).
Nawawi berujar, peningkatan koordinasi dan supervisi antara aparat penegak hukum dinilai lebih tepat, daripada harus kembali mengaktifkan TPK. Bahkan, Nawawi menyebut perlu ada upaya baru untuk mencegah tersangka korupsi menjadi buronan. Menurutnya, KPK telah memulai upaya untuk menutup kesempatan para tersangka kasus korupsi dapat melarikan diri. (jpc)
