Pembahasan RUU Cipta Kerja, Muhammadiyah Minta Dihentikan

Aktivis Gerakan #BersihkanIndonesia membawa cermin saat mengikuti aksi di depan kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Aksi tersebut untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA-- Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyerahkan hasil kajian terhadap RUU Omnibuslaw Cipta Kerja. Muhammadiyah meminta agar DPR menunda pengesahan RUU tersebut.

“Menunda pembahasan RUU Cipta Karya tersebut, terutama dalam siatuasi keprihatinan bangsa sebagai dampak serius multidimensional dari Covid-19,” kata Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Manager Nasution dalam keterangannya, Rabu (15/7).

Manager memandang, penyusunan RUU Cita Kerja harus memperhatikan kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh, bukan hanya kepentingan ekonomi kelompok tertentu, apalagi kepentingan asing. Dia menduga, pembahasan RUU Cipta Kerja juga abai etika lingkungan dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat lebih luas.

“Secara substantif, RUU tersebut juga berwatak refresif dan cenderung melanggar hak-hak warga negara,” ucap Manager.

Manager mengharapkan kebesaran hati pembuat Undang-Undang untuk menarik draft RUU tersebut. Sekiranya pembuat UU meninkatkan komitmennya pada ikhtiar peningkatan perekenomian negara, hendaknya ditempuh dengan penuh seksama dalam bentuk kajian akademis yang didasarkan pada sikap konsisten terhadap moralitas konstitusi

“Menyatakan menolak dengan tegas substansi RUU tersebut, karena bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai dasar moralitas konstitusi,” pungkasnya. (jpc)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad


Comment

Loading...