Bukhori: RUU HIP Belum Ada Kejelasan, RUU BPIP Tiba-tiba Masuk

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf memprotes adanya RUU Pembinaan HIP yang masih tertera sebagai RUU Prioritas Tahun 2020. Dalam pandangannya, terdapat sejumlah kejanggalan dari RUU tersebut.

“Pertama, RUU Pembinaan HIP sesungguhnya sudah dibahas dan sudah disahkan pada tanggal 12 Mei oleh sidang paripurna dan hanya PKS yang menolak (red: saat pengesahan 12 Mei berjudul RUU Haluan Ideologi Pancasila, bukan lagi RUU Pembinaan HIP)” tuturnya.

Alasan kedua, sambungnya, apabila daftar atau nama Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila yang dimaksud bukanlah RUU yang sudah menjelma menjadi RUU HIP, maka tindakan tersebut menyalahi prosedur.

Sebab, RUU tersebut belum ada dalam daftar prolegnas dan belum ada pembicaraan kesepakatan dalam rapat pleno baleg DPR, yakni antara DPR dan Pemerintah untuk menyepakati bahwa RUU yang baru ini menjadi prioritas 2020.

Pada rapat paripurna 16 Juli lalu, Bukhori selaku utusan Fraksi PKS juga menyampaikan protes sekaligus meneruskan aspirasi dari masyarakat luas antara lain MUI, PBNU, Muhammadiyah, MOI, LSM, dan seluruh komponen masyarakat, khususnya pendemo yang menuntut agar menghentikan pembahasan RUU HIP dan segera mencabutnya dari daftar prolegnas.

“Oleh sebab itu, saya mengusulkan pada rapat paripurna hari ini agar dapat menyepakati dan menetapkan tuntutan para massa dan sikap masyarakat tentang penolakan terhadap RUU ini, supaya menghentikan pembahasan RUU HIP sekaligus mencabutnya dari daftar prolegnas” pungkasnya saat Rapat Paripurna 16 Juli lalu.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...