Bukhori: RUU HIP Belum Ada Kejelasan, RUU BPIP Tiba-tiba Masuk

  • Bagikan

Sebagai informasi, RUU HIP (red: dalam lampiran Baleg berjudul RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila) tercantum dalam daftar 37 Prolegnas Prioritas 2020 yang disahkan pada Rapat Paripurna DPR pada 16 Juli 2020.

RUU BPIP Melanggar Prosedur

Dalam kesempatan berbeda, Anggota Komisi VIII DPR ini juga mengkritisi usulan Pemerintah mengganti RUU HIP dengan RUU BPIP yang tidak melalui prosedur. Ia meminta agar RUU BPIP yang diusulkan Pemerintah tersebut diajukan melalui mekanisme yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“RUU HIP ini belum ada kejelasan, bahkan belum dicabut dari prolegnas, akan tetapi tiba-tiba RUU BPIP masuk ke prolegnas. Seharusnya, jika ingin mengganti, maka dicabut dulu RUU HIP-nya kemudian mulai lagi dari awal prosesnya sebagaimana sudah diatur dalam peraturan DPR tentang Tata Tertib dan Undang-Undang” tandasnya.

Terdapat sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi terkait RUU yang diajukan di luar Prolegnas. Dalam UU No. 15/ 2019 Tentang Perubahan UU No. 12/ 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 23 dijelaskan:

(2) Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas mencakup:

a) untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; danb) keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu Rancangan Undang-Undang yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

  • Bagikan