Bukhori: RUU HIP Belum Ada Kejelasan, RUU BPIP Tiba-tiba Masuk

  • Bagikan

Selain itu, dalam Peraturan DPR No.1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Pasal 111 turut dijelaskan:

1) Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) disertai konsepsi pengaturan rancangan undang-undang yang meliputi:a. urgensi dan tujuan penyusunan;b. sasaran yang ingin diwujudkan;c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dand. jangkauan dan arah pengaturan.

(2) Konsepsi pengaturan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah akademik.

(3) Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. meratifikasi konvensi atau perjanjian internasional;b. mengisi kekosongan hukum akibat putusan Mahkamah Konstitusi;c. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; ataud. mengatasi keadaan tertentu lain yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disepakati oleh Badan Legislasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang hukum.

(4) Rancangan undang-undang yang diajukan di luar Prolegnas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disepakati oleh Badan Legislasi dan selanjutnya Badan Legislasi melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk mendapatkan persetujuan bersama dan hasilnya dilaporkan dalam rapat paripurna DPR untuk ditetapkan.

“Pertanyaannya adalah, apakah RUU BPIP yang baru diusulkan oleh Pemerintah sebagai pengganti RUU HIP tersebut sudah memenuhi sejumlah ketentuan yang diatur oleh konstitusi (red: UU dan Peraturan DPR)? Jika tidak, maka otomatis RUU ini melanggar prosedur” pungkas Bukhori.(anti/fajar)

  • Bagikan