Parpol Pengusul RUU HIP Berpotensi Kehilangan Pendukung di Pilkada

Suasana unjuk rasa penolakan RUU HIP.

Pun demikian, kata Sukri, pada masa politik yang sedang hangat-hangatnya seperti sekarang ini, persoalan tidak akan berhenti sampai di situ. Tidak serta-merta RUU HIP ditarik, lalu masyarakat akan lupa begitu saja.

“Kalau ada partai yang tadinya mendukung, itu akan bergantung pada wacana. Kalau di politik hal seperti itu digunakan, itu wajar,” tuturnya.

“Tapi, saya rasa partai politik sudah menyadari, mungkin karena bersikap sedikit pendukung dan tahu betul ini akan mengganggu kebijakan mereka, mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya,” imbuhnya.

Sebelumnya, RUU HIP menuai sorotan lantaran absennya TAP MPRS No XXV/MPRS/1966. Keputusan MPRS tersebut memuat ketentuan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan PKI sebagai organisasi terlarang, termasuk larangan menyebarkan paham komunisme, marxisme, dan leninisme.

Selain itu, RUU ini dikhawatirkan dapat menghilangkan makna sila pertama Pancasila tentang “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan organisasi massa Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pembahasan RUU itu disetop. (endra/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...