Pastikan Djoko Tjandra Berada di Kuala Lumpur, Boyamin Saiman Minta Jokowi Lobi Malaysia

Buronan kelas kakap Djoko Tjandra bisa sampai memiliki e-KTP Indonesia. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut Djoko melakukan perekaman data dan cetak e-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan. (Adnan/JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Masrakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meyakini, buron Kejaksaan Agung (Kejagung) Djoko Tjandra berada di Malaysia. Hal ini dikatakan Koordinator MAKI, Boyamin Saiman berdasarkan sejumlah fakta peristiwa.

Boyamin menuturkan, pada Oktober 2019 seorang pengacara asal Indonesia bersama kliennya telah bertemu dengan Djoko Tjandra di lantai 105 gedung Signature 106, komplek Tun Razak Echange Malaysia. Pertemuan itu dalam rangka menawarkan apartemen milik klien tersebut kepada Djoko Tjandra.

“Lawyer tersebut, saya cukup mengenalnya. Karena pernah bergabung dengan kantorku Boyamin Saiman Lawfirm,” kata Boyamin dalam keterangannya, Minggu (19/7).

Selain itu, berdasar pada pernyataan tim kuasa hukum Djoko Tjandra, Anita Kolopaking yang menyebut buron kasus korupsi hak tagih Bank Bali itu berada di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Berdasar kenyataan Djoko Tjandra tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia,” cetus Boyamin.

Boyamin memandang perlu lobi dan negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia untuk memulangkan Djoko Tjandra ke Tanah Air. Terlebih, Djoko Tjandra pun telah mengelabuhi aparat penegak hukum di Indonesia.

“Dibutuhkan peran Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan loby dan diplomasi tingkat tinggi dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyidin Yassin untuk memulangkan Djoko Tjandra ke Indonesia,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai Rp904 miliar yang ditangani Kejaksaan Agung. Kejagung pernah menahan Djoko pada 29 September 1999 hingga Agustus 2000. Namun hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan agar Djoko dibebaskan dari tuntutan, karena perbuatannya bukan pidana melainkan perdata.

Komentar

Loading...