Soroti Pelaksanaan Perwali 36, Legislator PAN Usul Pengetatan Protokol di Dalam Kota

Hasanuddin Leo

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota DPRD Kota Makassar Hasanuddin Leo menegaskan, ketimbang memperketat laju keluar-masuk orang di perbatasan, lebih baik pemerintah memfokuskan pengetatan protokol kesehatan di dalam kota utamanya di titik-titik yang rawan akan penyebaran wabah Covid-19.

“Jadi pemerintah memang harus lebih fokus di dalam kota dan menempatkan personil untuk lokasi yang zona merah apalagi banyak anak muda yang masih berkumpul baik di warkop maupun di tempat keramaian lainya,” papar Hasanuddin kepada fajar.co.id, Minggu (19/7/2020).

Politisi PAN itu juga angkat suara dengan penerapan Peraturan Walikota (Perwali) nomor 36 di lapangan yang dinilainya tidak berjalan maksimal.

Tujuan dibuatnya Perwali 36 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 ini guna memperkecil penyebarannya khusus Kota Makassar sebagai episentrum di Sulsel.

“Sudah tepat Pj Walikota mengeluarkan Perwali Nomor 36, tapi disayangkan pelaksanaannya kurang maksimal. Oleh karenanya perlu dipacu dengan action di lapangan. Tempat-tempat yang dianggap rawan perlu perhatian lebih sehingga Perwali ini betul-betul berguna. Jika memang ada sanksi perlu diterapkan,” urainya.

Menurutnya, minimnya sosialisasi terhadap aturan tersebut menjadi faktor utama tidak maksimalnya dalam penerapan di lapangan.

“Di dalam perwali kalau pun ada sanksi itu harus di terapkan tetapi yang perlu dilakukan yaitu sosialisasi secara intens jadi pemerintah kota jangan bosan untuk melakukan itu karena ini penyadaran masyarakat,” ungkapnya.

Komentar

Loading...