Rizal Ramli: Pemimpin Hasil Demokrasi Kriminal Bekerja untuk Cukong Bukan Demi Rakyat

Ekonom Senior Rizal Ramli-- jpnn

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Tokoh senior, Rizal Ramli menyebutkan dalam setiap konstalasi pemilu termasuk pilkada selalu saja ada pemodal yang bermain di belakang calon kandidat.

Tak hanya itu, Rizal mengungkapkan adanya aturan ambang batas dukungan juga membuat calon kandidat harus menyiapkan mahar bagi partai pengusung atau pendukung agar diberi tiket maju di pemilu.

“Dalam sistem demokrasi kriminal, yg dilegalisir oleh MK @Humas_MKRI, ‘threshold’ (ambang batas) jadi ‘sekrup pemerasan’. Untuk jadi calon Bupati , 20-60 M; Gubernur 100-500M, Cappres 1-1,5 Trilliun. Kerugian Negara ratusan T, lihat kasus Kaltim. Inilah akar dari korupsi politik,” tulis @RamliRizal, Senin (20/7/2020).

Mantan menko perekonomian ini menjelaskan tak heran, pemimpin yang lahir dari proses ini tak sepenuhnya bekerja untuk rakyat dan daerahnya.

“Sehingga tidak aneh pemimpin2 hasil demokrasi kriminal, kecuali beberapa, tidak bekerja untuk rakyat & kepentingan nasional, tapi demi status-quo cukong2. Hasil dari demokrasi kriminal: Eksekutif, legistatif & jufikatif semakin makmur, rakyat semakin sengsara. Mari kita rombak,” jelasnya.

Sebagai contoh, Rizal menyebut Bupati Kutai Timur Ismunandar terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK bersama istrinya, Encek Unguria Riarinda Firgasih. KPK sendiri mengungkapkan penangkapan ini terkait dugaan suap pengadaan barang dana jasa.

“Inilah salah satu contoh dampak dari threshold, yg menjadi basis dari demokrasi kriminal. Sang Bupati & istri Ketua DPRD, terima sogokan 18M, utk upeti jadi calon Bupati lagi. Dia berikan konsesi SDA kepada cukongnya, kerugian negara sekitar 2 Trilliun !” pungkasnya. (msn/fajar)

Komentar

Loading...