FSPPB Gugat Menteri BUMN dan Pertamina, Marcellus Hakeng Beber Ini

Selasa, 21 Juli 2020 08:48

Menteri BUMN Erick Thohir-- jawa pos

Keputusan itu juga dapat mengakibatkan peralihan keuangan dan aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai Pertamina (Persero), berubah kedudukannya menjadi dikuasai anak-anak perusahaan Pertamina (sub holding).

“Menurut kami, yang sangat mengkhawatirkan adalah anak-anak perusahaan Pertamina itu akan diprivatisasi atau denasionalisasi dalam waktu dekat ini,” ujar Dedi dalam pesan tertulis yang diterima, Senin (20/7).

Dedi Khawatir jika semua skenario menteri BUMN dan direktur utama Pertamina berjalan, negara akan berbagi kekuasaan dengan swasta, termasuk investor asing pada seluruh rantai usaha Pertamina. Mulai dari hulu, pengolahan, distribusi dan pemasaran, hingga pasar keuangan.

Dalam hal ini kedaulatan energi nasional dipertaruhkan. Sementara itu, Kuasa Hukum FSPPB Janses Sihaloho dari Firma Hukum Sihaloho & Co mengatakan, privatisasi sub holding Pertamina sangat berdampak bagi masyarakat luas. Penentuan harga BBM dan LPG misalnya, tidak lagi akan mempertimbangkan daya beli masyarakat luas.

“Karena status kepemilikannya sudah berubah, kebijakan tidak lagi murni ditentukan negara. Pasti akan dipengaruhi kepentingan pemegang saham lainnya, termasuk investor asing,” kata Janses.

Janses lebih lanjut mengatakan, proses privatisasi sub holding Pertamina yang diawali dengan Keputusan menteri BUMN dan jeputusan direktur utama Pertamina tentang struktur organisasi dasar PT. Pertamina (Persero), ditengarai kuat memanfaatkan celah hukum pada pasal 77 UU BUMN.

Pasal tersebut secara tegas melarang induk perusahaan BUMN (Perusahaan Persero) tertentu, termasuk Pertamina untuk diprivatisasi. Namun, terhadap anak perusahaan persero BUMN, pasal itu memiliki makna ambigu dan multitafsir, sehingga membuka peluang untuk diprivatisasi.

Komentar