Hadirkan Hukum Lebih Tegas, Pemkot Serius Bahas Perda Protokol Kesehatan

Rudy Djamaluddin

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Peraturan Daerah (Perda) tentang protokol kesehatan kini mulai diseriusi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Ketegasan sanksi menjadi salah satu alasan Pemkot dalam menerbitkan Perda. Peraturan Wali Kota (Perwali) No 36 yang sat menjadi payung hukum penanganan covid dinilai masih kurang terutama dalam hal sanksi.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menilai, penerapan Perda cocok bagi masyarakat Makassar dalam memasuki fase new normal.

“Kita butuh payung hukum yang jelas bagi masyarakat, upaya itu adalah Perda,” kata Rudy saat ditemui di gedung DPRD Kota Makassar, Selasa (21/7/2020).

“Mudah-mudahan Perwali 36 ini menjadi cikal bakal untuk Perda. Makanya kita lihat dulu bagaimana Perda ini memayungi masyarakat kita untuk agar betul-betul masuk di new normal,” katanya melanjutkan.

Kendati demikian, Rudy tak mau buru-buru dalam pembuatan Perda ini. Dirinya menuturkan, butuh waktu dan pengamatan yang panjang, termasuk kefektifannya di lapangan.

“Perda butuh proses. Tidak serta merta diterapkan, jadi jangan gegabah lantas nanti perdanya tidak efektif,” imbuh Rudy.

Sementara, Asisten I Pemkot Makassar, M Sabri, mengatakan, perlu ada produk perundang-undangan yang jelas. Di mana diatur mengenai kewajiban, keselamatan, dan tata tertib masyarakat.

“Saya menginginkan itu (Perwali) menjadi Perda. Yah Perda yang dibuat tentang pemakaian masker dan protokol kesehatan,” tegasnya.

Komentar

Loading...