KPK Dorong Penertiban Aset Bermasalah

ilustrasi KPK

FAJAR.CO.ID,PEKANBARU — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau. Yakni meminta bantuan untuk mendorong penertiban aset dan penggunaan sumber daya bidang perdata, dan tata usaha negara untuk pemulihan aset yang masih bermasalah di wilayah Riau.

Pasalnya KPK sudah memegang data aset-aset daerah yang bermasalah di Riau. Khususnya di provinsi dan Kota Pekanbaru. Data ini akan dibahas lebih mendalam oleh Tim Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Kota Pekanbaru, dalam pertemuan monitoring dan evaluasi yang akan diselenggarakan, Kamis (23/7) lusa di Pekanbaru. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat mengunjungi kantor Kejati Riau, Senin (20/7).

“Kami meminta bantuan Kejati Riau untuk mendorong penertiban aset dan penggunaan sumber daya bidang perdata dan tata usaha negara untuk pemulihan aset yang masih bermasalah di wilayah Riau,” ujarnya.

Dijelaskan Lili, permintaan KPK kepada Kejati Riau merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama (PKS) antara Deputi Bidang Pencegahan KPK dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI tentang penyelamatan aset dan penerimaan negara, pada 14 April lalu. Lebih lanjut dijelaskannya, KPK berusaha dengan cermat mendampingi pemerintah daerah untuk melakukan empat poin dalam manajemen aset daerah.

Komentar

Loading...