“Yang jadi sorotan saya juga, kemampuan teman-teman untuk memanfaatkan data. Satu kelemahan kita, belum mampu memanfaatkan data, data bak tambang perlu digali. Sehingga dengan data maka akan menyajikan berita yang lebih baik. Bisa banyak pihak untuk mendapatkan data, tidak hanya penyelenggara Pilkada, tapi juga, contohnya dalam pemuktahiran data, kita juga bisa ke kantor catatan sipil,” ungkap Rahmat Idrus.
Namun itu, ia juga menyanyangkan pada lembaga publik didaerah, belum tersedia layanan informasi yang memadai sesuai amanah Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga perlu pengetahuan praktis untuk menggali tambang informasi kita. Apalagi ada open data yang digalakkan pemerintah, harusnya badan publik paham itu.
Lanjut Rahmat Idrus, yang perlu di dapatkan dalam kegiatan ini (workshop election reporting). Pertama, bagaimana ada pemahaman untuk mendorong keterbukaan publik khususnya informasi pemilu. Kedua, Bagaimana kemampuan teknis mendapatkan informasi dengan memahami jalur-jalurnya, standar informasinya. Ketiga, khusus media online karena lebih praktis masuk kemasyakat karena saat ini paling mudah diakses, bagaimana memberikan edukasi politik kepada masyarakat.
Upi Asmaradhana dalam pemaparannya menyampaikan, syarat sebuah demokrasi ketika kebebasan pers itu dilevel tertinggi. Meski ada kebebasan pers itu adalah hak yang dipinjamkan masyarakat atau publik kepada wartawan sehingga harus digunakan sebaik mungkin.
“Demokrasi memerlukan berbagai syarat, antara lain syarat kebebasan pers. Kemerdekaan pers adalah bagian penting dari tegaknya demokrasi,” kata Upi Asmaradhana.
