5 Lembaga Kelola APBN Pakai Rekening Pribadi, Syarif Hasan: Potensi Penyalahgunaan

Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, ternyata ada aliran dana pengelolaan kas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke rekening pribadi.

Merespons hal itu, Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menyayangkan kejadian tersebut, karena dana yang berasal dari APBN tidak boleh dan tidak seharusnya masuk ke dalam rekening pejabat.

“Dana negara yang masuk ke dalam rekening pribadi memiliki potensi terjadinya penyalahgunaan,” kata politikus Partai Demokrat Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Syarief mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengaudit terhadap pemilik rekening pribadi tersebut, apalagi tidak tanggung-tanggung ada lima kementerian/lembaga yang menggunakan rekening pribadi dalam pengelolaan dana APBN tersebut.

“Jika dikalkulasi dari 5 kementerian/lembaga tersebut, pengelolaan dana melalui rekening pribadi ini mencapai Rp71,78 miliar,” ujarnya.

Ia juga mendorong BPK RI agar melakukan audit terhadap kementerian/lembaga tersebut untuk transparansi, akuntabiltas, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan uang negara.

Syarief menilai, permasalahan tersebut mengakibatkan penyajian saldo kas tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya pandangan itu pun diamini oleh BPK RI karena saldo kas sebenarnya karena tidak didukung dengan keberadaan fisik kas.

“Permasalahan ini juga menunjukkan belum optimalnya pengendalian pada kementerian/lembaga, termasuk peran pengawas intern pemerintahan. Pengendalian untuk memastikan pengelolaan kas sesuai dengan ketentuan yang berlaku belum optimal,” katanya.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar