Jokowi Pangkas 18 Lembaga, Guspardi Gaus: Kenapa Kita Harus Pakai Badan-badan

Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus. (For JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi II DPR meminta pemerintah tidak berhenti mengevaluasi kehadiran lembaga negara yang tidak produktif. Pembubaran 18 lembaga, badan, komite oleh Presiden Jokowi dapat dilanjutkan untuk menciptakan semangat kerja yang lebih produktif.

“Pembenahan serta penataan terhadap lembaga, badan, dan komite tidak hanya berhenti sampai di sini,” ujar Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus kepada JawaPos.com (grup fajar.co.id), Rabu (22/7).

Guspardi Gaus mendorong terus dilakukan kajian mendalam terhadap lembaga dan badan yang tidak produktif. Institusi pemerintahan yang tidak efektif dapat dilebur. Kebijakan itu sebagai upaya untuk meminimalisasi anggaran. “Lebih penting lagi untuk memangkas alur birokrasi yang selama ini dianggap berbelit-belit,” ujar politikus PAN itu.

Legislator asal Sumbar itu mengingatkan, untuk pegawai atau aparatur sipil negara (ASN) di institusi yang dibubarkan harus diakomodasi di instansi lain. Hal itu sebagaimana yang diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 241 ayat 1 dan Peraturan BKN Nomor 3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS pasal 9 ayat 1 yang pada dasarnya diatur tentang mekanisme pemberhentian ASN.

Di situ disebutkan, jika terjadi perampingan organisasi atas kebijakan pemerintah maka pegawai disalurkan ke instansi pemerintah lainnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dengna resmi membubarkan 18 lembaga negara. Pembubaran itu tertera dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18/2020 tentang Komite Penanganan (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Komentar

Loading...