Kabar Denda Rp1 Juta bagi Warga Tak Bermasker Masih Beredar, Ini Penegasan Pemerintah

Rudy Djamaluddin

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kabar bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) akan memberikan sanksi berupa denda Rp1 juta bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan (khsusunya masker) masih beredar luas.

Namun, kabar tersebut langsung dibantah Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin. Ia menilai, kabar yang beredar di masyarakat adalah kabar tidak benar atau hoaks.

“Siapa yang bilang itu? Ah tidak ada. Itu hoaxlah. Gak ada, belum dibahas perdanya, siapa sede yang bilang,” kata Rudy, Rabu (22/7/2020).

Menurut Rudy, Peraturan Daerah (Perda) memang dibutuhkan untuk mendisiplinkan masyarakat. Namun, di dalamnya tidak boleh manakut-nakuti masyarakat. Harus ada unsur edukasi di dalamnya.

“Intinya Perda itu satu sisi akan memberikan payung hukum kita dalam memastikan masyarakat patuh dgn protokol kesehatan, tetapi jangan terlalu menakut-nakutii masyarakat,” beber Rudy.

“Apapun sanksinya, sanksinya bersifat edukasi, jangan yang mengancam.Bisa saja sanksi sosial dan sanksi lain,” katanya, melanjutkan.

Sebelumnya, Perda menjadi pembahasan serius Pemkot Makassar. Ketegasan sanksi menjadi salah satu alasan dalam menerbitkan Perda. Peraturan Wali Kota (Perwali) No 36 yang sat menjadi payung hukum penanganan covid dinilai masih kurang terutama dalam hal sanksi.

Rudy menilai, penerapan Perda cocok bagi masyarakat Makassar dalam memasuki fase new normal. “Kita butuh payung hukum yang jelas bagi masyarakat, upaya itu adalah Perda,” katanya.

Komentar

Loading...