Korban Pelecehan Dapat Dukungan Moril, Pengunjuk Rasa Minta Dibentuk Pansus

Puluhan mahasiswa dari berbagai lembaga kemahasiswaan melakukan unjuk rasa di Halaman Gedung DPRD Wajo. Terkait kasus pelecehan seksual. Rabu, 22 Juli. (FOTO: IMAN SETIAWAN P/FAJAR).

FAJAR.CO.ID, SENGKANG — Sejumlah mahasiswa mendatangi Gedung DPRD Wajo, Rabu, 22 Juli. Mereka memberikan dukungan moril kepada korban pelecehan seksual, AP.

Unjuk rasa gabungan dari Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB) serta Himpunan Pelajaran dan Mahasiswa (Hipermawa) Komisariat Bola, menuntut Pansus dalam mengawal kasus yang bergulir di Polres Wajo itu.

Koordinator Aksi, Herianto Ardi mengatakan, kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Kades Lempong, Abdi Karim Nur terhadap salah seorang mahasiswi dari perguruan tinggi swasta di Kota Makassar harus mendapatkan pengawalan.

“Kasus ini jangan sampai berhenti di tengah jalan. Makanya kami dorong agar ada Pansus,” tegasnya.

Ardi menilai, kasus pelecehan yang menimpa AP, warga Desa Lempong tersebut, di Kantor Desa Lempong, Minggu, 12 Juli lalu itu bisa menimbulkan dampak buruk terhadap mahasiswi asal Wajo lainnya.

“Mahasiswi yang ingin KKN atau KKP bisa dipersulit masuk di Wajo. Karena efek tindakan dilakukan oknum aparat pemerintah desa. Itu tidak bisa dipungkiri,” tuturnya.

Terlebih, Wajo dikenal sebagai Kota Santri. Namun, citra tersebut terpatahkan atas perilaku tidak terpuji oleh Abd Kamir Nur. Sementara, cipika-cipiki bukan budaya orang Wajo.

Menyikapi hal itu, anggota DPRD Wajo, Muhammad Ridwan Angka, yang menerima aspirasi mahasiswa, menyampaikan pembentukan Pansus memiliki mekanisme. Olehnya itu, tuntutan segera disampaikan kepada pimpinan DPRD Wajo.

Komentar

Loading...