Syahrir Cakkari Sebut Putusan Mahkamah Partai Labrak PO Golkar

Tim hukum DPD I Gollar Sulsel, Syarir Cakkari

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Putusan sela yang diterbitkan majelis hakim Mahkamah Partai Golkar tuai kontroversi.

Tim hukum DPD I Gollar Sulsel yang dipimpin Syarir Cakkari Cs menilai bahwa MPG tidak berwenang menurut hukum membuat penetapan yang berisi putusan sela terkait ditundanya suatu SK yang sedang disengketakan.

Sehingga menurut Syahrir, MP telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya.

Dia menjelaskan, berdasarkan pasal 11 ayat (7) PO No.16 Tahun 2017 tentang pedoman beracaa dalam perselisihan Internal Partai Golkar, MP hanya berwenang untuk mengeluarkan penetapan terkait lanjut atau tidak lanjutnya pemeriksaan perkara sebagai tindak lanjut dari hasil mediasi yang dilakukan.

Sementara dalam jawaban termohon, telah diajukan eksepsi terkait kompetensi absolut, yaitu MP tidak berwenang secara mutlak untuk mengadili dan memutus perkara itu.

Olehnya itu, tim hukum DPD Golkar Sulsel meminta kepada MP untuk menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan DPD Partai Golkar yang disengketakan.

Adapun Pasal 13 ayat (3) huruf b PO No.16 Tahun 2017 mengatur pada pokonya bahwa jika permohonan dikabulkan maka permohonan dikabulkan dengan disertai perintah kepada DPD untuk membatalkan keputusannya.

Dengan demikian, lanjut Syahrir, MP tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan secara langsung obyek sengketa yang dimohonkan.

“Makanya kami menolak penetapan MP karena secara yuridis MP tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan permohonan pemohon,” urai Syahrir Cakkari, Rabu (22/7/2020).

KONTEN BERSPONSOR

Komentar