Syahrir Cakkari Sebut Putusan Mahkamah Partai Labrak PO Golkar

Tim hukum DPD I Gollar Sulsel, Syarir Cakkari

Adapun tidak dilaksanakannya penetapan MP, menurut Syahrir karena personal pemohon pada dua perkara permohonan sedang menjalan sanksi disiplin organisasi, dengan pemberhentian sementara sebagai pengurus DPD Partai Golkar Sulsel, sebagaimana diatur pada Pasal 11 ayat (1) huruf b PO No.15 tahun 2917 tentang penegakan disiplin organisasi.

Tak hanya itu, dalam proses sengketa tersebut, MP belum pernah menunjuk hakim mediasi.

Termasuk juga dan belum pernah melakukan mediasi sesuai amanah pasal 11 ayat (7) PO.No.16 Tahun 2017.

Dengan demikian penetapan yang dilakukan MP tersebut secara formil mengandung cacat prematur dan secara substantif melanggar wewenang karena dilakukukan oleh MP secara tanpa kewenangan menurut Hukum dan PO.

Selain melakukan langkah diatas, Golkar Sulsel juga akan mengambil beberapa sikap.

Pertama, menyatakan keberatan administrasi terkait dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Panel Hakim MP dalam perkara tersebut.

Keberatan tersebut diajukan kepada Ketum DPP Golkar, dewan etik DPP, korbid kepartaian DPP dan korbid Polhukam DPP Golkar.

Tak hanya itu, tim hukum Golkar Sulsel juga akan mengkaji dan mempersiapkan langkah hukum untuk menguji penetapan MP kepada lembaga peradilan yang sah menurut hukum.

“Langkah-langkah inilah yang sementara kita persiapkan atas putusan MP,” tegas tim hukum Golkar Sulsel ini. (endra/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...