Duit Rp48,1 Miliar Kementerian Pertahanan melalui Rekening Pribadi, Willy Aditya: Bahaya

Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mengatakan, UU Keuangan Negara tidak mengenal diskresi penggunaan uang negara dalam rangka pelaksanaan tugas negara. (dok JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Adanya aliran dana dari Kementerian Pertahanan ke rekening pribadi sebesa Rp48,1 miliar kembali menjadi polemik. Pasalnya dana tersebut mengalir tanpa persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan tidak masuk dalam laporan kementerian yang didukung.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Willy Aditya mengatakan, UU Keuangan Negara tidak mengenal diskresi penggunaan uang negara dalam rangka pelaksanaan tugas negara. Apalagi anggaran yang digunakan bukan merupakan bagian dari dana operasional menteri. Karena itu menurutnya pengunaan Rp 48.1 miliar yang dikirimkan lewat rekening pribadi tetap harus dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada diskresi uang negara yang dipakai tanpa pertanggungjawaban termasuk oleh kemenhan. Semua pengguna uang negara harus patuh UU Keuangan Negara. Kemenhan harus menjelaskan dan memperbaiki laporan keuangannya sesuai mekanisme yang diatur undang-undang,” ujar Willy kepada wartawan, Kamis (23/7).

Ketua DPP Partai Nasdem ini mengatakan, sebelum anggaran ditetapkan, semua pengguna uang negara harus membuat perencanaannya. Karena itu menurutnya jika ada pembelanjaan yang terjadi di luar perencanaan maka pasti akan menjadi temuan oleh BPK.

“Kalau dibilang untuk kebutuhan atas pertahanan, ini justru makin aneh. Mengapa kebutuhan itu sebelumnya malah tidak dianggarkan,” katanya.

Lebih lanjut Willy menyarankan, setiap kebutuhan anggaran kementerian pertahanan harus dialokasikan sesuai kebutuhan penugasannya. Hal ini menurutnya akan menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Komentar

Loading...