Gugatan Mayjen Purn Kivlan Zen Ditolak MK, Ini Penyebabnya

Mayjen Purn Kivlan Zen. Foto : Iwan tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Gugatan mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kas Kostrad Mayjen Purn. Kivlan Zen ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan permohonan uji materiil yang diajukannya dinilai MK tidak jelas dan kabur.

Ketua MK Anwar Usman menyatakan, MK berpendapat dalil-dalil yang disampaikan Kivlan Zen sebagai pemohon uji materiil uji materiil tentang kepemilikan senjata api (senpi) dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 terhadap UUD 1945 melalui kuasa hukumnya Tonin Tachta Singarimbun tidak dapat diterima.

Dikatakannya, MK telah menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi pada Rabu (17/6/2020). HAsilnya, RPH memutuskan, menolak permohonan uji materiil yang diajukan Kivlan Zen.

“Mengadili, menyatakan, permohonan pemohon tidak dapat diterima,” tegasnya saat membacakan amar putusan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, di Gedung MK, Jakarta, Rabu (22/7).

Ditambahkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat ada sejumlah pertimbangan majelis hakim konstitusi untuk menolak permohonan tersebut.

“Pertama, Kivlan Zen selaku pemohon tidak dapat menguraikan secara spesifik dan utuh kerugian konstitusional yang dialami akibat dari pemberlakuan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 12 Tahun 1951,” ujar Arief.

Kedua dalam permohonan, Kivlan memaparkan dan menguraikan kasus atau perkara yang menjeratnya hingga disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bagi Mahkamah, uraian tersebut tidak relevan dengan permohonan perkara a quo.

Komentar

Loading...