Melukai Banyak Rakyat, NU-Muhammadiyah Mundur, Abdul Fikri Faqih: Akan Terus Jadi Bola Salju

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. (Dok. Humas DPR RI)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menyesalkan isu ketidakadilan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), menyusul kisruhnya pemberian dana Gajah sebesar Rp20 miliar kepada organisasi yang disebut corporate social responsbility (CSR), yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation dalam Program Organisasi Penggerak (POP).

“Setelah kemarin marak guru yang protes karena tunjangannya disetop, sekarang anggaran Gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi,” kritiknya melalui keterangan tertulis, Kamis (23/7).

Fikri melihat kekisruhan ini akan memicu protes para guru lebih besar lagi karena dianggap mengusik rasa keadilan dan nurani publik.

“Belum selesai masalah pemotongan anggaran tunjangan profesi guru di daerah, kemudian kemarin penghapusan tunjangan guru di satuan Pendidikan Kerjasama (SPK), tapi malah anggaran pelatihan guru dialihkan untuk perusahaan besar,” keluh politisi PKS ini.

Menurut dia, keresahan masyarakat soal nasib dan kesejahteraan guru belakangan ini seharusnya direspons dengan lebih bijak oleh pemerintah pusat, bukannya malah terus menambah kontroversi baru.

“Karena alasan Pandemi, efisiensi anggaran Rp3,3 triliun diarahkan untuk memangkas tunjangan guru, tetapi kita lihat isu kartu pra-kerja Rp5,4 triliun buat siapa, lalu ada isu pelatihan guru dikasih ke perusahaan juga,” kata Fikri menyinggung polemik sebelumnya.

Dalam lampiran Perpres 54/2020 yang terakhir direvisi menjadi Perpres 72/2020, tunjangan guru dipotong sebesar Rp 3,3 triliun. Ada setidaknya pada tiga komponen, yakni tunjangan profesi guru PNS Daerah, semula Rp 53,8 triliun menjadi Rp 50,8 triliun.

Selain itu, tambahan penghasilan guru PNS daerah, semula Rp 698,3 miliar menjadi Rp 454,2 miliar. Kemudian tunjangan khusus guru PNS daerah di daerah khusus, semula Rp 2,06 triliun menjadi Rp 1,98 triliun. Sehingga totalnya mencapai Rp 3,3 triliun. “Perpresnya sudah direvisi, tapi tunjangan guru tetap dipotong Rp. 3,3 triliun,” cetusnya.

Soal dana pelatihan guru dan kepala sekolah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah menganggarkan dana sebesar Rp 595 miliar untuk program Organisasi Penggerak. Sejauh ini jumlah peserta yang lolos seleksi evaluasi ada 156 organisasi.

Pelatihan ini ditargetkan untuk menunjang kemampuan literasi dan numerasi guru serta kepala sekolah. Literasi dan numerasi adalah salah dua aspek yang ditekankan dalam asesmen kompetensi dan survei karakter yang menjadi pengganti ujian nasional (UN).

Fikri juga menyatakan tidak pantas dana APBN diberikan kepada CSR perusahaan besar yang sudah berlimpah dana. “Mereka melaksanakan kewajiban undang-undang, yakni menyisihkan pendapatan untuk tanggung jawab sosial, artinya memberi, bukan malah diberi, jangan jadi akal-akalan,” kritiknya.

Selain itu, Ia mendesak agar hasil evaluasi penilaian dalam program Organisasi Penggerak ditarik Kembali. “Kisruh ini sudah melukai banyak elemen masyarakat, NU dan Muhammadiyah, dua ormas terbesar di negeri ini sudah mundur dari penerima program, kalau diteruskan saya tidak jamin akan terus jadi bola salju yang membesar ke isu lain,” tegasnya.

Sebelumnya, Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation menegaskan bahwa mereka tidak terikat ke dalam perusahaan. Mereka pun tidak menerima dana operasional korporasi dalam menjalankan kegiatannya. (jpc/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...