FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-- Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel ke-X diusul pindah ke Jakarta. Banyak manuver yang sulit dikendalikan.
Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel, Nurdin Halid (NH) menegaskan keputusan pengalihan Musda X Partai Golkar Sulsel ke DPP diambil karena tidak ada izin dari Polda Sulsel. Salah satu alasannya covid-19. Terlebih lagi, batas maksimal berkumpul tidak boleh melebihi 50 orang.
Karena itu, kata dia, ia meminta ke Ketum Airlangga Hartarto agarpelaksanaan Musda dipindah ke Jakarta. Musda Golkar Sulsel di Jakarta paling memungkinkan. Apalagi beberapa daerah juga sudah melaksanakan musda di Jakarta karena tak mendapat izin di daerahnya.
Di sisi lain, kata dia, jika dilaksanakan di DPP tentunya tak lagi ada izin khusus. Sebab, diselenggarakan di kantor sendiri dan semua opsi tempat pelaksanaan, kantor DPP Golkar paling bisa.
"Relatif bisa diselenggarakan di Jakarta. Waktu dan tempatnya diserahkan ke DPP. Mungkin di Kantor DPP Golkar di Slipi. Karena deadlinenya sampai 31 Juli ini," tegasnya.
NH menyatakan, jika melihat AD/ ART jumlah orang yang harus hadir mencapai 60 orang, itu belum termasuk pimpinan DPD I dan II. "Segala upaya telah dilakukan untuk dilaksanakan di Makassar, tetapi agak sulit karena tidak boleh lebih dari 50 orang," bebernya.
Sementara itu, pengamat politik Unhas, Andi Ali Armunanto menilai Musda di Jakarta bukan semata alasan tidak mendapat izin penyelenggaraan. Apalagi mengenai status Makassar yang masih zona merah coronavirus desease 2019 (covid-19). Akan tetapi, ada alasan lain.
Paling terbaca, kata dia, melihat dan mengamati dinamika jelang musda Golkar. Di mana ada tarik menarik dukungan. Dikhawatirkan bisa memperuncing friksi-friksi di internal Golkar Sulsel.
"Pusat pasti melihat dinamika yang terjadi. Yang kemungkinan tidak bisa dikendalikan sehingga akhirnya harus ditarik ke DPP," bebernya.
DPP kata dia, ingin melakukan intervensi kuat terhadap Musda Golkar Sulsel. Ditariknya Musda ke Jakarta akan membuat kontrol dari DPP menjadi lebih kuat.
"DPP punya kekuatan untuk mengontrol peserta atau pemilik suara ketika musda dilakukan di Jakarta," tegasnya.
Terpisah, pengamat Politik Unismuh, Andi Luhur Prianto menilai, gagalnya musda digelar di Sulsel dan ditarik ke Jakarta atau DPP bukan persoalan teknis saja. Dalam rivalitas yang dinamis, setiap pihak akan memanfaatkan momentum untuk menang. Sampai terbaca penundaan ini ingin menyelamatkan kandidat tertentu yang belum optimal suaranya.
"Sebenarnya penundaan dan perpindahan menjadi musda usiran, tanda petik, ya, bisa dilihat sebagai situasi dead-lock atau kebuntuan kompromi pihak-pihak yang berkompetisi," jelasnya.(fik/abd/abg/fajar)
