Menurut Arfandy, jika nantinya dalam proses verifikasi ditemukan dukungan ganda atau keganjalan apapun, maka sesuai amanat anggaran rumah tangga, pihaknya akan melaporkan ke panitia Musda.
"Itu nanti kami laporkan ke Musda, semuanya apapun yang kami dapatkan baik itu verifikasi administrasi atau faktual yaitu ganda itu kami laporkan ke panitia Musda," terang dia.
Termasuk pemegang suara dari DPD II Golkar Kabupaten Gowa dan Sinjai yang Plt ketuanya dinonaktifkan sebagai pengurus, juga akan dilaporkan ke panitia.
"Silahkan saja dimasukan, kami tidak dalam kapasitas memutus posisi itu karena untuk kepesertaan yah nanti kalau ada hal demikian kami laporkan karena untuk penetapan kepesertaan juga nanti kewenangan pada pimpinan Musda," tegasnya.
Ketua Organizing Committee (OC) Musda DPD Golkar Sulsel, Risman Pasigai menambahkan, terkait jadwal Musda, pihaknya menyerahkan sepenuhnya terhadap DPP Golkar, termasuk tempat pelaksanaan nantinya bakal digelar di Jakarta.
"Awalnya waktu pelaksanaan Musda di Makassar tanggal 25, 26, 27 Juli. Tapi tidak ada izin dari Polda. Kami sudah laporkan ke DPP dan mendapatkan petunjuk bahwa Musda digelar bulan Agustus bertempat di DPP Golkar Jakarta," jelas Risman.
Terkait tanggal tepatnya belum bisa ia pastikan. Semua keputusan, tegas Risman, kini ada di tangan DPP.
"Apakah di awal Agustus, pertengahan atau akhir, belum ada kepastian. Kita lihat saja nanti," pungkasnya. (endra/fajar)
