Marak Terjadi, Bawaslu Catat 50 Pelanggaran Netralisasi ASN

ILUISTRASI. (int)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulsel mencatat pelaksanaan Pilkada tahun 2020 masih terdapat masalah.

Salah satunya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal itu terbukti pada pelaksanaan pilkada 2020, tercatat sebanyak 50 dugaan pelanggaran netralitas ASN, 7 kasus yang dihentikan dan 41 hasil rekomendasi KASN.

Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf mengatakan trend pelanggaran netralisasi ASN didominasi oleh ASN yang memberikan dukungan melalui media sosial atau media massa.

“Ada sekitar 13 kasus ASN yang memberikan dukungannya melalui medsos, 12 ASN melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik, 9 ASN menghadiri kegiatan silaturahmi atau menguntungkan bakal calon, 4 ASN sosialisasi bakal calon melalui APK dan beberapa pelanggaran netralitas ASN lainnya,” ucapnya.

Ia membeberkan netralitas ASN banyak terjadi di Kabupaten Bulukumba yaitu sebanyak 13 kasus, disusul Kabupaten Pangkep 8 kasus. Sementara Soppeng dan Toraja Utara hingga saat ini, kata dia, belum ada pelanggaran netralitas ASN.

Diketahui, pada Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menjelaskan ihwal penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasar pada asas netralitas.

Setiap PNS atau CPNS tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun.

PNS dilarang terlibat aktif dalam politik praktis adalah bentuk upaya menjaga netralitas PNS dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan antara PNS serta fokus pada tugas PNS sebagai abdi negara/abdi masyarakat. (anti/fajar)

Komentar

Loading...