Pilkada Serentak di Sulsel, Bawaslu Ungkap 71 Temuan Dugaan Pelanggaran

ILUSTRASI. (int)

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bawaslu Sulsel mencatat sebanyak 71 temuan dugaan pelanggaran pada pemilihan bupati/wali kota tahun 2020.

Hal itu diungkapkan divisi penanganan pelanggaran Bawaslu Sulsel, Azry Yusuf, Minggu (26/7/2020).

“Dari 71 ini, sebanyak 54 berupa pelanggaran, 16 bukan pelanggaran. Sementara yang diproses itu 1 dan ada 23 laporan,” ucapnya.

Azry membeberkan, 23 laporan tersebut ditemukan 15 bukan pelanggaran dan 8 pelanggaran.

“Temuan pelanggaran terbanyak itu terjadi di Bulukumba sebanyak 16 temuan pelanggaran, disusul Selayar sebanyak 9 pelanggara.

Sementara, kata dia, laporan pelanggaran terbanyak, terdapat di Kepulauan Selayar dengan total 6 pelanggaran.

Selain itu, ia menuturkan jenis pelanggaran yang banyak terjadi, di antaranya administrasi, kode etik dan hukum lainnya.

Azry menjelaskan pelanggaran kode etik yang banyak terjadi, disebabkan beberapa faktor seperti KPU Provinsi dan KPU Kabupaten tidak profesional dan adanya keberpihakan dalam pembentukan PPS.

“Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwascamdalam seleksi Pengawas Kelurahan Desa. PPK melanggar prinsip mandiri sebagai Penyelenggara Pemilihan dengan menerima uang,barang atau materi lainnya,” jelasnya.

Sedangkan, pada pelanggaran administrasi, ia mengaku, banyak melakukan pelanggaran pada Pelayanan KPU dalam proses pendaftaran Penyelenggara Ad Hoc. Pelayanan KPU dalam proses pendaftaran Penyelenggara Ad Hoc dan calon anggota PPS menjabat sebagai PPS 2 periode. (anti/fajar)

Komentar

Loading...