Fadli Zon Minta Program POP Mendikbud Nadiem Makarim Dihentikan, Ini Lima Alasannya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Mundurnya Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif PBNU, serta Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari Program Organisasi Penggerak (POP) milik Kementerian Dalam Negeri seharusnya direspon serius oleh Presiden Joko Widodo.

Sebab, mundurnya tiga organisasi besar itu telah mendelegitimasi program POP, sehingga tak ada alasan bagi pemerintah untuk meneruskannya. Demikian disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Fadli Zon melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (25/7).

Dalam program Kemendikbud ini, melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun individu yang mempunyai kapasitas meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan. Sayangnya telah memperlihatkan kontroversi di tengah masyarakat. “Saya melihat program ini sebaiknya dihentikan saja.” Ujar Fadli Zon.

Wakil Ketua Umum Gerindra ini mengatakan, setidaknya ada lima alasan kenapa program ini perlu dihentikan. Pertama, kata dia, payung hukumnya belum jelas. Menurut dia, Komisi X DPR RI mengatakan, anggaran POP ini sebenarnya belum disetujui DPR RI karena pembahasan mengenai peta jalan pendidikan dengan Kemendikbud sendiri belum selesai dilakukan.

Kedua, soal kepantasan. “Di tengah-tengah pandemi ini, apakah pantas memprioritaskan program ini, yang pagu anggarannya mencapai Rp595 miliar?” ujar Fadli Zon

Dia mengatakan, di tahun ajaran baru ini banyak terdengar sejumlah kasus di mana siswa ternyata kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), karena keterbatasan ekonomi, infrastruktur listrik dan telekomunikasi, serta sumber daya lainnya. “Masalah ini menurut saya jauh lebih mendesak untuk dipecahkan Kemendikbud ketimbang program POP.” Katanya.

Komentar

Loading...