FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Politik uang dalam pemilu di Indonesia menempati peringkat ke tiga di dunia. Praktek politik uang tumbuh karena banyak faktor, salah satunya sistem pemilu yang saat ini dianut, ternyata memberikan ruang untuk terjadinya praktek tersebut.
“Negara kita masuk dalam rangking tiga dunia, untuk kasus politik uang pada pemilu. Urutan pertama negara Uganda dan Benin. Bahkan di negara lain bersifat tertutup, di negara kita lebih terbuka dan personal,” ungkap Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanudin Muhtadi, usai bedah buku karyanya berjudul “ kuasa uang “ yang digelar oleh GMPK Wonosobo di Hotel Harvest kemarin seperti dikutip dari Magelang Ekspres (Fajar Indonesia Network Grup).
Menurutnya, politik uang dilatarbelakangi oleh integritas elit politik dan pemilih yang rendah. rendahnya pendidikan pemilih dan juga tingginya pendapatan atau ekonomi dari pemilih tidak bisa menjadi tolak ukur seseorang tidak melakukan politik uang atau menerima politik uang.
"Jadi dari penelitian yang kita lakukan peyabab politik uang bukan karena pendidikan dan juga pendapatan, hal itu dibuktikan masyarakat dengan pendapatan tinggi dan juga pendidikan tinggi, tetap melakukan atau menerima politik uang,” ujarnya.
Ditambahkan, bahwa politik uang paling banyak terjadi pada saat kegiatan pemilu, bahkan dari survei yang dilakukan mencapai 33 persen.Bahkan politisi memperkuat penggunaan politik uang dengan menggunakan dalil agama, mencari dalil dari hadist atau kitab untuk memperkuat alibinya.
