Sri Mulyani Minta Uang Negara Diawasi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Foto : Iwan Tri wahyudi/ FAJAR INDONESIA NETWORK :

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta kepala daerah untuk mengawasi secara ketat uang negara yang dititipkan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di wilayah masing-masing. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati ingin kepala daerah yang BPD-nya dititipi dana pemerintah memastikan peruntukan dana tersebut tepat sasaran.

“Pak Gub, tolong diawasi yang di BPD ya dananya. Jadi, jangan sampai uangnya berhenti di BPD saja,” ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (27/7).

Seperti diketahui, melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN), pemerintah pusat menyalurkan dana sebesar Rp 20 triliun kepada tujuh BPD, termasuk untuk BPD DKI Jakarta dan BPD Jawa Barat dan Banten. Dari total dana Rp 20 triliun tersebut, pemerintah sudah menitipkan kepada tujuh BPD dengan total Rp 11,5 triliun.

Sementara sisanya yang sebesar Rp 8,5 triliun akan ditempatkan kepada BPD lainnya yang belum mengusulkan. Dari kucuran dana tersebut, pihaknya berharap dana tersebut dapat meningkat dua kali lipat.

Sri Mulyani berharap dana yang dititipkan pemerintah di BPD tidak dipakai untuk pembelian SBN dan valas. “Jadi, benar-benar untuk itu, untuk programnya Bapak-bapak, untuk harus prudent tapi mengalir untuk kegiatan,” tuturnya.

Adapun tujuh BPD yang menerima kucuran dana di antaranya BPD Jawa Barat Rp 2,5 triliun, BPD DKI Jakarta Rp 2 triliun, BPD Jawa Tengah 2 triliun, BPD Jawa Timur Rp 2 triliun, BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo Rp 1 triliun, BPD Bali Rp 1 triliun, dan BPD Jogjakarta Rp 1 triliun. (JPC)

Komentar

Loading...