Inilah Rekomendasi Riset Nagara Institute, Terkait Pilkada di Indonesia

DOK/FAJAR/ AKBAR FAIZAL

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Proses politik bagi para kandidat yang berencana maju dan bertarung memperebutkan jabatan gubernur, bupati dan walikota pada 171 daerah nanti telah berlangsung keras.

Hal itu diungkapkan Direktur eksekutif Nagara Institute, Akbar Faizal. Menurutnya, partai-partai yang memiliki hak kursi menjadi rebutan terutama yang memiliki jumlah kursi besar.

“Karena jarang parpol yang memiliki jumlah kursi penuh untuk mengusung sendiri maka kandidat harus mencari tambahan kursi alias berkoalisi dengan partai lain. Perebutan kursi parpol untuk mendapat tiket bertarung berlangsung seru penuh intrik, saling sikut hingga saling begal dukungan,”ujarnya.

Dia menjelaskan, proses rekrutmen yang karut-marut terhadap para calon pemimpin lokal pada Pilkada serentak di tiga Pilkada serentak sesuai perintah UU Pilkada nomor 8 tahun 2015 tampaknya terulang lagi pada proses pilkada serentak Desember 2020 mendatang.

“Mahar politik, pembusukan terhadap kader sendiri, pengusungan terhadap kandidat non-kader atau kandidat bekas terpidana dan penuh belitan kasus hukum tetap saja terjadi. Misal, pengusungan Vonny Anneke Panambunan yang juga kader Partai Nasdem sebagai calon Gubernur Sulawesi utara. Padahal Vonny adalah terpidana kasus korupsi bandara Loa Kulu, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dan dijatuhi vonis penjara 1 tahun 6 bulan,”jelasnya.

Pihaknya pun mengambil inisiatif untuk maju selangkah dengan meminta seluruh partai politik mengambil langkah progresif demi menyelamatkan demokrasi kita sekaligus mengembalikan kehormatan partai politik sendiri.

Komentar

Loading...