Kemendikbud Didesak Atasi Kesenjangan Pendidikan

Selasa, 28 Juli 2020 17:49

MEMBURU INTERNET: Sejumlah pelajar di Desa Tanjung Paku, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, menuju bukit agar bisa m...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Sejumlah organisasi pelajar yang menyoroti kesenjangan pendidikan Tanah Air. Mereka yang tergabung dalam poros organisasi pelajar tersebut mendesak Kemendikbud untuk segera mengatasi kesenjangan pendidikan di tengah pandemi covid-19.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Muhammadiyah (PP-IPM) Hafizh Syafa’aturahman meminta pemerintah bekerja lebih cepat mengatasi kesenjangan tersebut. Sebab, pendidikan merupakan fondasi utama untuk menciptakan SDM unggul.

“Pendidikan adalah hak semua manusia di Indonesia, bukan semata-mata mereka yang memiliki uang saja yang bisa mendapatkan akses pendidikan, tetapi mereka yang miskin dan berada di kawasan 3T (tertinggal, terluar, terdepan) perlu dan wajib mendapat pendidikan,” ujar Hafizh Syafa’aturahman dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7).

Poros organisasi pelajar merupakan gabungan dari IPM, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Persis (IPP), Ikatan Pelajar Persis Putri (IPPI), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Ikatan Pelajar Nahdatul Wathan, Pelajar Islam Indonesia (PII).

Ketua IPNU Aswandi Jailani menambahkan, kesenjangan pendidikan sangat kentara terjadi sejak Indonesia dilanda pandemi Covid-19. Buktinya pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) begitu amburadul. Sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun menjadi salah satu pemicunya.

Aswandi mendesak pemerintah pusat turun langsung ke lapangan untuk melihat daerah mana yang peserta didiknya mengalami hambatan belajar daring. Tidak semua daerah mendapatkan akses dan ketersediaan internet. Tidak semua siswa memiliki gawai.

“Pemerintah harus hadir di tengah anak-anak. Bukan persoalan fasilitas tetapi berbentuk kepedulian dan memberikan hak serta kewajiban terhadap anak,” terangnya.

Aswandi menyebut, atas nama poros pelajar Indonesia meminta pemerintah untuk mencari solusi dan mengakomodasi kebutuhan peserta didik yang tidak memiliki laptop, gawai, maupun kuota internet. Semua itu demi bisa mengakses kegiatan belajar mengajar (KBM).

Sebelumnya, Sekjen Kemendikbud Ainun Na’im mengatakan bahwa pihaknya memiliki data terkait sekolah mana yang belum memiliki akses internet.

“Sekolah yang belum terjangkau internet itu ada datanya. Kita juga koordinasi dnegan kemenkominfo. Bos ini belum mencukupi, tapi kita usahakan bersama dengan Pemda, misalnya fleksibilitas penggunaan Dana BOS. BOS afirmasi saya rasa cukup membantu,” terang dia dalam webinar, Selasa (28/7). (JPC)

Komentar