Pemda Ramai-ramai Ajukan Pinjaman ke SMI, Ekonom: Bisa Jadi Moral Hazard

Menteri Keuangan Sri Mulyani-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemberian pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) kepada pemerintah daerah (pemda) untuk memulihkan ekonomi masing-masing daerah, mendapat sorotan ekonom.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ariyo Irhamna menilai, pinjaman yang diberikan perusahaan infrastruktur pelat merah itu harus jela polanya sehingga malah akan menimbulkan risiko baru.

“Jadi, pinjaman ke daerah harus jelas skemanya. Sebab bisa jadi moral hazard. PT SMI tidak bisa juga bergerak sendiri, harus bersama Kementerian/Lembaga (K/L) lain,” ujarnya kepada Fajar Indonesia (FIN), kemarin (27/7).

Selain itu, Ariyo menyarankan, SMI untuk tidak mengabaikan K/L lainnya. Artinya, koordinasi terhadap kementerian lain harus dilakukan sehingga pinjaman terhadap pemda bisa berjalan optimal.

“Iya, harus ada koordinasi dengan- program kementerian dan lembaga lain, misalnya Kementerian Koperasi dan UMKM, kementrian pertanian, dan lainnya,” ucapnya.

Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berharap, jumlah daerah yang mengajukan pinjaman kepada SMI bertambah. Saat ini, kata dia, baru ada 22 pemerintah kabupaten/kota yang mengajukan pinjaman.

“Di Indonesia, ada 500 lebih kabupaten/kota, berarti masih banyak (daerah) yang belum tersentuh. Saya berharap PT SMI lebih keras lagi (mencari daerah yang ingin meminjam),” katanya.

Sampai saat ini, lanjut dia, ada 22 pemerintah daerah yang sudah melakukan perjanjian pinjaman dengan SMI. Pinjaman diajukan dengan jangka waktu pengembalian selama 10 tahun. Tiga daerah di antaranya di tingkat provinsi dan 19 di antaranya adalah pemerintah kabupaten/kota.

Komentar

Loading...