Din Syamsuddin: Kesalahan Bukan pada Nadiem Makarim, yang Patut Dipersalahkan Presiden Jokowi

Anggota MWA ITB, Din Syamsuddin-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Program Organisasi Penggerak (POP) yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memicu konflik. Kebijakan itu dinilai tidak bijak dan tidak populis (merakyat).

Terlebih kemudian, dua yayasan milik perusahaan besar, yakni Tanoto Foundation dan Sampoerna Foundation, dimasukkan ke dalam POP. Kendati demikian, hal itu bukan merupakan kesalahan Nadiem Makarim.

Demikian disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam keterangannya, Rabu (29/7/2020). “Kesalahan bukan pada Nadiem Makarim,” katanya.

Akan tetapi, kesalahan sepenuhnya ada pada Presiden Joko Widodo yang telah menunjuk bos Gojek itu sebagai Mendikbud.

“Yang sangat bersalah dan patut dipersalahkan, serta harus bertanggung jawab, pada pendapat saya, adalah Presiden Jokowi sendiri. Dialah yang berkeputusan mengangkat seorang menteri,” tegas Din.

Din menilai, Nadiem hanya seorang anak muda yang mungkin karena lebih banyak berada di luar negeri dan tidak cukup mafhum dan memiliki pengetahuan serta penghayatan tentang masalah dalam negeri.

“Dan hanya memiliki obsesi yang tidak menerpa di bumi,” kata Din Syamsuddin.

Karena itu, Jokowi yang menunjuk dan memberikan amanat kepada Nadiem, kata Din, sudah selayaknya diminta pertanggungjawaban.

Sebab, keputusan mengangkat seorang menteri walaupun menyempal dari fatsun politik sedianya turut disalahkan.

Karena itu, Din pun bertanya-tanya, jangan-jangan Jokowi sendiri yang sejatinya tak memahami sejarah kebangsaan Indonesia.

Komentar

Loading...