Din memandang, seharusnya Pemerintah memikirkan sistem belajar yang saat ini banyak menggunakan internet. Sehingga membebaskan kuota internet agar anak-anak bangsa bisa belajar dalam jaringan atau jarak jauh.
“Kemendikbud memaksakan belajar daring atau jarak jauh tapi tidak menyiapkan infrastruktur untuk itu. Anggaran yang diklaim untuk penanggulangan Covid-19 tidak dialokasikan untuk membantu anak-anak rakyat yang terpaksa belajar dari rumah dalam keterbatasan dan kekurangan,” tandasnya.
Nadiem sendiri telah meminta maaf kepada NU, Muhammadiyah dan PGRI soal kisruh Program Organisasi Penggerak (POP). Dia mengharapkan, ketiga organisasi besar tersebut bersedia memberikan bimbingan dalam melaksanakan programnya.
“Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala keprihatinan yang timbul dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhammadiyah, dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program yang kami sadari betul masih belum sempurna,” ucap Nadiem.
Nadiem menyebut, niat awal dari program POP Kemendikbud adalah bermitra dengan para penggerak pendidikan untuk selanjutnya menemukan inovasi yang dipelajari pemerintah. Tujuan akhirnya adalah agar program yang tepat bisa diterapkan dalam skala nasional.
“Hanya satu misi program kami, mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus negeri ini,” cetus Nadiem. (jpc/fajar)
