Kesepakatan Komisi X, Guru Honorer Minta Surat Edaran Nadiem Makarim

Mendikbud Nadiem Makarim-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Ketum DPP Forum Hononer Nonkategori 2 Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHRI), Raden Sutopo Yuwono meminta Menteri Pendidkan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim segera mengeluarkan surat edaran terkait validasi data.

Validasi data guru honorer ini merupakan hasil kesepakatan Komisi X DPR RI dengan pemerintah pada rapat dengar pendapat 8 Juli 2020.

"Kami mohon Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim segera merealisasikan kesepakatan dengan Komisi X untuk mendata guru honorer K2 dan nonkategori," kata Sutopo kepada JPNN.com, Kamis (30/7).

Dia menegaskan, PGHRI juga sudah mengajukan permohonan kepada Mendikbud Nadiem agar menerbitkan Surat Edaran validasi data honorer nonkategori berdasarkan data pokok kependidikan (Dapodik) Kemendikbud.

Data ini nantinya diusulkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi MenPAN-RB Tjahjo Kumolo dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Data itu bisa dijadikan rujukan siapa saja guru honorer yang layak mengikuti seleksi PPPK (Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ini untuk memenuhi kuota kebutuhan guru dan tenaga Kependidikan tahun 2020-2024. "Hanya dengan cara ini permasalahan guru honorer nonkategori di Indonesia bisa selesai," ujarnya.

Menurut Raden Sutopo, dengan menggunakan Dapodik, validasi data guru honorer dan tenaga kependidikan nonkategori akan lebih cepat. KemenPAN-RB dan BKN pun tidak kesulitan mencari data guru honorer by name by adress.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Hamsah umar


Comment

Loading...