Pertanda Partai Politik Menyerah Kalah Pada Dinasti Politik

Gedung MPR-DPR RI

FAJAR.CO.ID, JAKARTA—Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Tempo.co edisi 31 Juli 2020 bahwa dinasti politik sebagai ‘realitas politik yang dikehendaki masyarakat’ sangat patut untuk disayangkan sebab menunjukkan kekalahan yang nyata pada dinasti politik yang semakin menggurita dan menguasai kehidupan sosial politik kita.

Argumen bahwa “sejauh masyarakat memilih, itu secara demokratis adalah sah” adalah pengakuan bahwa elit parpol khususnya Partai Golkar tidak cukup memahami ancaman nyata dari praktek politik dinasti ini.

Hasil riset Nagara Institute pada pilar legislatif yakni DPR-RI hasil pemilu legislatif 2019, dan, pada pilar eksekutif yakni tiga (3) pilkada serentak (2015, 2017 dan 2018) menemukan bukti dinasti politik telah sangat jauh menguasai partai politik kita yang berdampak pada semakin dalamnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap parpol dan lembaga DPR itu sendiri.

Hal itu tercermin pada kualitas produk-produk DPR yakni UU yang dibuatnya, controling (pengawasan) terhadap pemerintah, serta, distribusi anggaran yang adil dan berkualitas pada tupoksi budgeting DPR. Terdapat 178 anggota DPR-RI hasil pileg 2019 yang terpilih atas peran dinasti politik mereka yang sedang berkuasa di berbagai pemerintahan daerah.

Tingkat kerusakan yang ditimbulkan dinasti politik dalam bidang eksekutif jauh lebih dalam lagi. Terdapat 56 kepala daerah –baik bupati, walikota dan gubernur—yang tercokok KPK karena korupsi. Belum lagi yang digarap Kejaksaan dan Kepolisian. Kualitas pemerintahan daerah juga jauh dari cukup.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...