MA Tolak PK KPK, Eks Kepala BPPN Tetap Lepas

Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia yang divonis bebas oleh Mahkamah Agung dari segala tuntutan hukum. Ia sebelumnya dihukum 15 tahun penjara pada tingkat banding (FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Kepala BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT). Permohonan PK itu ditempuh KPK lantaran MA memutus lepas Syafruddin pada tingkat kasasi dalam kasus SKL BLBI.

“Setelah diteliti oleh hakim penelaah dan berdasarkan memorandum Kasubdit perkara PK dan Grasi pidana khusus pada MA, ternyata permohonan PK tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, putusan MK No.33/PUU-XIV/2016 dan SEMA No.04/2014,” kata juru bicara MA, Andi Samsan Nganro dikonfirmasi, Senin (3/8).

“Berdasarkan hal tersebut, maka berkas perkara permohonan PK atas nama Syafruddin Arsyad Temenggung dikirim kembali ke PN Jakarta Pusat. Surat pengantar pengiriman berkas permohonan PK tersebut bertanggal 16 Juli 2020,” sambungnya.

Dalam permohonan upaya hukum PK, KPK sebelumnya menemukan dua bukti baru (novum) yang menjadi landasan pengajuan upaya hukum luar biasa. Jaksa KPK menduga, putusan kasasi yang dijatuhkan MA keliru.

Jaksa Haerudin menjelaskan, alasan pertama mengajukan PK, karena memandang anggota majelis hakim melanggar prinsip imparsialitas dalam memutus perkara. Selain itu, terdapat kontradiksi antara pertimbangan dengan putusan.

Haerudin menuturkan, salah satu anggota majelis hakim perkara kasasi, Syafruddin kerap melakukan komunikasi dengan Ahmad Yani, selaku kuasa hukum Syafruddin Arsyad Temenggung berdasarkan Surat Kuasa No. 01/TPH-SAT/SK/I-2019 pada 10 Januari 2019.

Komentar

Loading...