Mengenai polemik keterlibatan Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation, Nadiem menjelaskan bahwa keduanya dipastikan menggunakan skema pembiayaan mandiri untuk mendukung POP. Artinya, dua yayasan yang selama ini bergerak di bidang pendidikan tersebut tidak memakai APBN.
Meski begitu, Kemendikbud tetap akan meminta laporan pengukuran keberhasilan program dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Instrumen pengukuran yang digunakan, antara lain, asesmen kompetensi minimum dan survei karakter untuk SD-SMP atau instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak untuk PAUD.
Sementara itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan, mundurnya Muhammadiyah, NU, dan PGRI dari program tersebut menunjukkan adanya masalah besar dan mendasar. Karena itu, sebaiknya program tersebut dihentikan.
”Lebih baik Kemendikbud bekerja keras dan cerdas mengatasi masalah pendidikan generasi bangsa yang terdampak pandemi Covid-19,” tuturnya. (jpc/fajar)
