Otto Hasibuan Sebut Penahanan Djoko Tjandra Janggal, Kejagung Bilang Ini

Pengacara Djoko Tjandra, Otto Hasibuan-- jawa pos

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan penahanan terhadap Djoko Tjandra berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor: 12K/Pid.Sus/2008 tanggal 11 Juni 2009. Kini, terpidana kasus hak tagih Bank Bali itu mendekam di rumah tahanan (Rutan) Salemba cabang Bareskrim Mabes Polri sejak Jumat (31/7).

Kejagung memberikan penegasan tersebut pasalnya pengacara Otto Hasibuan menilai penahanan terhadap kliennya terkesan janggal. Otto menyebut tidak ada perintah untuk melakukan penahanan berdasarkan putusan PK.

“Bahwa putusan PK tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga setelah terpidana berhasil ditangkap maka Jaksa telah melaksanakan eksekusi pada Jumat, tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor: Print-693/M.1.14/fd.1/05/2020 tanggal 20 Mei 2020,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono dalam keterangannya, Selasa (4/8).

Hari menyatakan, penahanan terhadap Djoko Tjandra merupakan ekeskusi putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, Djoko Tjandra terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi.

Terpidana kasus hak tagih Bank Bali dijatuhkan hukuman pidana dua tahun penjara. Selain itu, Djoko Tjandra juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 15 juta subsider tiga bulan kurungan.

Oleh karena itu, Hari menegaskan penahanan terhadap Djoko Tjandra merupakan eksekusi putusan MA pada 11 Juni 2009. “Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” tegas Hari.

Komentar

Loading...