Teguh Widjinarko: Yakinlah Pemerintah Ingin Berbuat yang Terbaik untuk PPPK

Aksi honorer k2 memperjuangkan status PNS-- (Ricardo/JPNN/Jawa Pos Group)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Posisi Rancangan Perpres tentang Penggajian dan Tunjangan PPPK (Pegawal Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) masih di Istana.

Rancangan Perpres masih di Sekretariat Negara dan belum sampai ke meja Presiden Joko Widodo. Para PPPK pun diminta bersabar lantaran banyak rancangan peraturan baik Perpres, Keppres, maupun PP antri untuk diteken presiden.

“Sabar saja dulu. Posisinya masih di Setneg, nunggu giliran karena banyak juga yang usulin rancangan peraturan, bukan cuma KemenPAN-RB,” kata Plt Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Teguh Widjinarko kepada JPNN.com, Selasa (4/8).

Teguh menjelaskan bahwa proses seleksi CPNS 2019 yang belum tuntas, tahapannya tidak mungkin mendahului pengangkatan PPPK. Lantaran keduanya menggunakan tahun anggaran yang sama.

Dia mengatakan, tidak mungkin 51 ribu PPPK hasil seleksi Februari 2019 pengangkatannya disalip CPNS hasil seleksi 2019.

“Tidak akan mungkin CPNS 2019 yang diangkat pada November 2020 (sesuai jadwal Badan Kepegawaian Negara), sedangkan PPPK 2019 diangkat tahun 2021. Bisa-bisa pemerintah diprotes habis-habisan. Apalagi PPPK sudah melewati proses rekrutmen sejak 18 bulan lalu,” paparnya.

Teguh pun optimistis, baik CPNS maupun PPPK formasi tahun anggaran 2019 akan diangkat di 2020.

Kecuali terjadi hal luar biasa sehingga harus membuat pengangkatannya diundur.

“Sebenarnya kan PPPK 2019 ini sudah akan diangkat beberapa bulan lalu. Cuma karena pandemi COVID-19, membuat penetapan Perpres tentang Penggajian dan Tunjangan PPPK ditunda. Yakinlah pemerintah ingin berbuat yang terbaik untuk anak bangsa termasuk PPPK,” tandasnya.

Komentar

Loading...