Temuan KPK, ASN Sponsori Calon Kepala Daerah Maju di Pilkada

ILUSTRASI

“Jadi sekali lagi konstruksinya bahwa mereka butuh sponsor, sponsor minta janji, dan mereka janji, kalau terpilih janji akan dipenuhi,” kata Pahala.

Ia membeberkan, para sponsor tersebut secara spesifik merupakan ASN yang menjabat di pemerintahan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut hasil wawancara, jabatan para ASN beragam. Mulai dari kepala dinas, kepala badan, ataupun eselon II lainnya yang berpotensi memobilisasi pendanaan bagi para calon.

“Dan mereka minta supaya mereka entah naik jabatan atau jabatannya di kepala dinas yang bergengsi dan itu terkonfirmasi dari awalnya hanya 60 persen tapi di pilkada terakhir 2018 sudah 81 persen,” ucap Pahala.

Pahala mencurigai ada upaya balas jasa dari kepala daerah kepada ASN yang ikut memobilisasi dana saat pilkada. Dari survei ini, kata Pahala, diketahui bahwa pelanggaran netralitas ASN itu sangat mengkhawartirkan.

Ia menyampaikan, saat ini yang luput dari sistem pengawasan netralitas ASN adalah pemberian sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ia beranggapan, perlu mekanisme pemberian sanksi bagi PPK yang tidak menindaklanjuti rekomendasi dari KASN. Pemberian sanksi bagi PPK ini akan memperkuat sistem pengawasan netralitas ASN kedepannya

“Dalam penguatan pengawasan netralitas ASN, kita luput bahwa perlu memberikan sanksi bagi PPK yang tidak melaksanakan rekomendasi dari KASN dalam hal pelanggaran netralitas ASN maupun hal lainnya yang berkaitan dengan tupoksinya,” ungkap Pahala.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...