Kanwil Kemenkumham Sulsel Sosialisasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM

Kanwil Kemenkumham Sulsel Sosialisasikan Pelayanan Publik Berbasis HAM

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Harun Sulianto buka sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, secara daring, Jumat (7/8).

Menurut Harun, perlunya nilai HAM dalam pelayanan publik agar ada kesamaan hak, tidak diskriminatif, dan tersedianya fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yakni penyandang disabilitas, wanita hamil,lansia, dan anak anak.

“Adapun kriterianya, Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga , Kepatuhan pejabat/pegawai/ pelaksana terhadap terhadap Standar Pelayanan Minimum ,pada layanan lapas,rutan, bapas, dan kantor imigrasi,” lanjut Harun.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sri Yuliani mengatakan bahwa saat ini Kanwil Sulsel telah masuk pada tahap verifikasi data dukung pelayanan publik berbasis HAM guna mendukung penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. (*)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...