Siap-siap, Pemprov Sulsel Mulai Godok Regulasi Pelanggar Protokol Kesehatan

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR– Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 tahun 2020 terkait Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Jokowi meminta agar Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat ketentuan kewajiban mematuhi perotokol kesehatan, perlindungan kesehatan masyarakat, dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Menanggapi hal tersebut, tim ahli data dan epidemologi Gugus Tugas Sulsel, Ridwan Aminuddin mengaku telah melalukan pembahasan terkait hal itu jauh sebelum keluarnya inpres tersebut. Bahkan sudah sampai pada level draft atau penggodokan regulasi.

“Ini sudah pernah kita diskusikan sebelumnya, bahkan beberapa daerah seperti Gowa, Palopo, Soppeng, dan Makassar sudah membuat perbup atau perwali terkait itu,” ucap Ridwan, Jumat (7/8/2020).

Sementara, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah mengatakan meski telah membahas regulasi terkait sanksi pelanggaran protokol kesehatan, menurutnya, kearifan lokallah yang harus dijunjung tinggi.

“Mungkin nanti soal sanksi atau hukuman memang sudah harus kita terapkan tapi kalau bagi saya kearifan lokal yang harus dijunjung dengan cara patuh terhadap aturan protokol kesehatan,” ungkapnya belum lama ini.

Terkait sanksi, kata dia, pihaknya memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Perbup dan Perwali sesuai daerah masing-masing.

“Kalau sanksi dan hukumannya sih kita minta semua kepala daerah menyiapkan skenario masing-masing, sesuai kemampuan daerahnya,” tandas Nurdin. (Anti/fajar)

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...