DPRD Bone Ribut Soal Rapat Konsultasi Komisi dan Banggar, Terkesan Ada yang Dipaksakan?


FAJAR.CO.ID, BONE — Rapat konsultasi antara Komisi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bone kemarin berujung ribut. Beberapa anggota DPRD menolak itu dan keluar meninggalkan forum. Sebab, tidak ada dalam aturan.

Ketua Bapemperda DPRD Bone, Fahri Rusli menuturkan, kemarin Banggar dari konsultasi di biro hukum pemprov, terus biro hukum berikan mereka semacam legitimasi rapat antara komisi dengan banggar. Dalam rapat itu diberikan gambaran dilakukan secara bersama-sama konsultasinya untuk semua komisi berkonsultasi dengan banggar. 

“Saya menolak karena saya belum dapat regulasi. Ini kita anggap sebuah hal yang baru, kita belum dapat regulasinya,” katanya Minggu (9/8/2020)

Kata dia, hari ini di komisi saja belum melakukan rapat dengan mitra terkait. Apa yang mau dikonsultasikan komisi jika bekum ada rapat dengan OPD terkait. “Kan lucu,” tambahnya. 

Legislator Partai Gerindra itu bertutur bahwa, ink mau diperhadapkan-hadapkan sesama anggota DPRD. Tidak ada OPD dan TAPD. “Disisi lain saya merasa di diskriminasi. TAPD juga hanya takutnya ke Banggar. Takutnya, jangan sampai dipotong anggarannya. Kalau begini sudah salah ini lembaga,” bebernya. 

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 1 DPRD Bone, Ade Ferry Afrisal. Menurutnya, dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) itu, banggar berdasarkan PP nomor 12 tahun 2018 dan Tatib DPRD diminta untuk berkonsultasi dengan Komisi terkait program atau kegiatan yang ada dalam PPAS. 

Komentar

Loading...